Antisipasi Pelayanan TKI Yang Membludak : BNP2TKI Tingkatkan Pelayanan di Daerah Perbatasan Untuk Kurangi Jumlah TKI Nonprosedural

“Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan ini adalah untuk menyelesaikan masalah TKI Non Prosedural yang jumlahnya cukup tinggi, mutlak adanya kerjasama lintas instansi Pusat dan Daerah termasuk KPK” ungkap Dedi Noor Cahyanto, Ketua Strategic Management Office (SPMO) BNP2TKI.

JAKARTA, BNP2TKI (23/02) – Bukan main, hanya dalam bilangan hari BP3TKI Nunukan telah melayani 33 TKI  tanpa dokumen, 102 TKI hasil deportasi Malaysia dan 22 Calon TKI (CTKI) yang ditangkap hasil sweeping. Secara keseluruhan jumlah dilayani mencapai 157 orang.

Disebut dalam bilangan hari karena BP3TKI Nunukan baru menjadi kantor Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan pada 16 Februari 2016. Ketika itu peresmiannya dilakukan Menko Pembanguan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta turut hadir a.l. Menkumham  Yasona Laoly dan Ketua BNP2TKI Nusron Wahid.

Sejalan dengan perkembangan yang pesat itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) segera luncurkan  program jangka pendek dalam rangka mengantipasi pelayanan TKI di daerah perbatasan yang diprediksi membludak, kata Dedi Noor Cahyanto, Ketua Strategic Management Office (SPMO) BNP2TKI.

“Wujud program jangka pendek itu berupa peningkatan kapasitas layanan Kantor Layanan Terpadu TKI Daerah Perbatasan, seperti  penambahan fasilitas akomodasi untuk menginap CTKI selama menunggu penyelesaian layanan dokumen dan mengikuti pelatihan/pemberdayaan. Selain itu, jumlah petugas akan ditambah dan infrastruktur penunjang disiapkan”.

“Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan ini adalah untuk menyelesaikan masalah TKI Non Prosedural yang jumlahnya cukup tinggi, mutlak adanya kerjasama lintas instansi Pusat dan Daerah termasuk KPK” ungkap Dedi Noor Cahyanto, Ketua Strategic Management Office (SPMO) BNP2TKI.

Selain Nunukan, perlu percepatan  pembangunan fasilitas serupa di Batam dan Entikong. Akhir minggu ini, kami langsung bergerak ke Batam bersama KPK, jelasnya.

Pembenahan Di Hulu

Seiring dengan pembenahan layanan TKI di hilir, BNP2TKI juga melakukantindakan serupa di hulu. Untuk itu,  BNP2TKI dan KPK di tahun  2016 telah menyepakati pelaksanaan  pembenahan layanan dokumen TKI dan pemberdayaan di lima  provinsi kantong TKI, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

“Bulan Maret nanti kami melakukan langkah persiapan diawali dengan Jawa Barat dan Nusa Tenggara.  Upaya tersebut secara komprehensif  diharapkan meningkatkan daya tarik menjadi TKI Prosedural sehingga pada akhirnya mengikis jumlah TKI Ilegal.”

Dia menambahkan, selain program jangka pendek di BP3TKI Nunukan dan pembenahan di hulu, kami juga tengah mempersiapkan usulan kepada kementerian luar negeri untuk mengkaji berbagai  kebijakan  diplomasi dengan negara tetangga terkait penyelesaian masalah TKI Non Prosedural. Termasuk  pencetakan paspor di kantor perwakilan, pengaturan gaji dan tunjangan bagi TKI di Sabah, Malaysia. ***(Humas/Sjr)